Oleh: Naek Pangaribuan, Wartawan Senior, Pemerhati Hukum dan Pers
Pelantikan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, kemarin (Kamis, 5 Februari 2026), tidak bisa dibaca sebagai peristiwa biasa. Kenapa dan ada apa ❓
|| DI TENGAH derasnya isu reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid V yang disebut-sebut akan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 2026. Pengangkatan figur teknokrat berlatar Bank Indonesia ini justru memunculkan lebih banyak tafsir politik.
Dalam politik pemerintahan, waktu adalah pesan. Dan pesan itu terasa kuat ketika pelantikan dilakukan hanya berselang sehari sebelum berbagai spekulasi perombakan kabinet kembali menguat. Juda Agung dikenal luas sebagai ekonom moneter, bukan politisi. Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Jika skenario ini benar, maka posisi Wakil Menteri Keuangan bisa jadi hanya batu loncatan. Presiden Prabowo tampaknya tengah menata ulang simpul-simpul strategis ekonomi, fiskal dan moneter, agar berjalan seirama di bawah kendali figur yang dianggap tepat, profesional, dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
Isu reshuffle kali ini juga tidak sempit. Sejumlah nama menteri dan pejabat tinggi negara yang disebut-sebut masuk radar evaluasi. Mulai dari Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri dan sejumlah nama lainnya beredar.
Daftar ini menunjukkan satu pola, Presiden Prabowo tampaknya tidak ragu menyentuh sektor-sektor strategis sekaligus sensitif. Dari diplomasi, ekonomi rakyat, HAM, hingga komunikasi publik. Artinya, reshuffle jika benar terjadi, bukan sekadar kosmetik politik, melainkan koreksi atas kinerja.
Dalam satu tahun lebih masa pemerintahannya, ekspektasi publik terhadap Kabinet Merah Putih masih tinggi. Namun ekspektasi itu juga dibarengi dengan kritik. Stabilitas ekonomi memang relatif terjaga, tetapi efektivitas kebijakan di beberapa sektor masih dipertanyakan. Koordinasi antar kementerian, kecepatan eksekusi program, hingga komunikasi kebijakan ke publik kerap menuai sorotan.
Pelantikan Juda Agung dengan sumpah jabatan yang menekankan kesetiaan pada konstitusi dan etika jabatan seharusnya menjadi standar bagi seluruh anggota kabinet. Jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang harus diukur dari hasil, bukan niat.
Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Namun bagi publik, reshuffle adalah janji perbaikan. Jika hanya mengganti nama tanpa mengubah cara kerja, maka yang terjadi hanyalah rotasi elite.
Sebaliknya, jika reshuffle dilakukan berbasis kinerja dan kebutuhan nasional, maka itu bisa menjadi momentum penguatan pemerintahan.
Pada akhirnya, reshuffle Kabinet Jilid V tidak boleh berhenti pada rotasi nama dan jabatan. Publik menunggu pembuktian, bukan spekulasi. Jika perombakan hanya memindahkan kursi tanpa memperbaiki kinerja, maka reshuffle tak lebih dari ritual kekuasaan.
Pelantikan Juda Agung akan bermakna, jika diikuti perubahan nyata. Jika tidak, ia hanya akan tercatat sebagai bagian dari drama politik yang berulang.
[Jakarta, 6 Februari 2026/®harian posmetro.com]
About the Author
