Potret Soeharto presiden kedua RI. (sumber: Istimewa)
Jakarta, Harian PosMetro – Dalam sebuah tulisan reflektif berjudul Zeitgeist: Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Laksamana Sukardi memaparkan bagaimana gelar kepahlawanan bersifat politis, selektif, dan episodik, mengutip pemikiran Halbwachs, Assmann, hingga Benedict Anderson. Menurutnya, pengakuan terhadap seorang tokoh selalu menonjolkan fase tertentu dalam hidupnya, bukan keseluruhan perjalanan.
Ia mencontohkan bagaimana George Washington tetap dikenang sebagai pendiri Amerika meski memiliki budak, sementara Nelson Mandela dirayakan atas perjuangannya melawan apartheid, bukan fase militannya. Dengan pemahaman ini, kata Laksamana, pertanyaan tentang kepahlawanan bukan lagi soal kesempurnaan moral, tetapi kegunaan simboliknya bagi negara.
Kerapuhan Narasi Reformasi
Laksamana menegaskan bahwa menguatnya dukungan terhadap gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tidak terlepas dari rapuhnya narasi Reformasi. Meskipun Reformasi berhasil membongkar institusi otoriter, ia menilai gerakan tersebut gagal menciptakan cerita besar yang menggantikan “gema pembangunan” Orde Baru.
Fragmentasi yang terjadi pasca-1998—antara kelompok nasionalis, Poros Tengah, pengaruh Orde Baru, dan kelompok Islam nasionalis—menciptakan kevakuman naratif. Dalam kondisi ini, memori kolektif masyarakat kembali pada yang paling familiar: stabilitas, ketertiban, dan pembangunan ala Orde Baru.
Sementara itu, elit politik pasca-Reformasi dinilai justru mengarah ke pembentukan kartel kekuasaan, bagi-bagi jabatan, dan praktik korupsi yang dianggap tidak lebih baik daripada masa sebelumnya.
Kekecewaan Publik dan Kembalinya Nostalgia
Menurut Laksamana, situasi politik yang dianggap stagnan dan elitis memunculkan nostalgia terhadap kepemimpinan kuat masa lalu. Narasi Orde Baru—yang sederhana dan mudah dicerna—kembali menguasai imajinasi publik, terutama di tengah generasi mayoritas yang tidak memiliki pengalaman langsung terhadap represi politik era tersebut.
Ia juga menyebut kegagalan elit reformis menghasilkan karya budaya ikonik atau simbol yang mampu menjadi penyatu bangsa seperti halnya para pemimpin terdahulu.
Pemimpin “Kedaluwarsa” dalam Perspektif Generasi Baru
Mengutip teori Ronald Inglehart tentang Generational Replacement dan pemikiran Samuel P. Huntington mengenai political decay, Laksamana menjelaskan bahwa pemimpin yang terlalu lama bertahan tanpa menyesuaikan diri pada perubahan sosial akan terlihat “usang” di mata generasi baru. Hal ini memperlemah legitimasi sekaligus membuka ruang bagi romantisasi masa lampau.
Ia juga menyoroti teori Robert Michels tentang Iron Law of Oligarchy, yang menyebutkan bahwa organisasi—termasuk partai politik—cenderung mengarah pada kekakuan, dinasti, dan kepentingan sempit. Kondisi ini, menurutnya, membuat narasi reformasi kehilangan tempat dalam batin publik.
Kesimpulan: Membaca Semangat Zaman
Di akhir tulisannya, Laksamana menegaskan bahwa kepahlawanan harus dipandang sebagai penghargaan terhadap kontribusi tertentu, bukan kesempurnaan moral keseluruhan. Ia menekankan pentingnya bangsa Indonesia bersatu, berhenti mengeksploitasi masa lalu, dan belajar dari sisi terbaik para pemimpinnya.
“Fenomena pemimpin kedaluwarsa bukan soal usia, tetapi ketidakmampuan membaca zeitgeist,” tulisnya. Ia mendorong publik untuk melihat gelas “setengah penuh” agar Indonesia dapat melangkah maju dengan lebih optimis. mnp
About the Author
