Presiden Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese sepakat memperkuat kerja sama keamanan regional melalui traktat baru Indonesia–Australia. (sumber: YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta, Harian PosMetro – Pemerintah Indonesia dan Australia resmi mengumumkan kesepakatan kerja sama keamanan bilateral yang akan ditandatangani pada Januari 2026. Perjanjian ini disebut menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis kedua negara, sekaligus memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Kesepakatan keamanan Indonesia–Australia diumumkan pada Rabu (12 November 2025) di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, dan konsultasi strategis menghadapi berbagai ancaman bersama.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut perjanjian ini sebagai “langkah penting menuju Indo-Pasifik yang aman dan stabil.” Ia menegaskan bahwa kemitraan kuat antara Australia dan Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan di kawasan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Kita menjalin kemitraan strategis tanpa harus terikat pakta pertahanan tertentu. Indonesia tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian dalam setiap keputusan,” ujarnya.
Meski tidak mengandung klausul aksi militer bersama, traktat ini dianggap memiliki nilai politik yang tinggi. Perjanjian tersebut memperkuat koordinasi dan kepercayaan antara dua negara yang selama ini memiliki sejarah panjang kerja sama pertahanan, termasuk latihan militer bersama dan pertukaran intelijen.
Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai sinyal kuat terhadap komitmen kedua negara dalam menjaga keamanan regional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Namun, sebagian pihak juga menyoroti perlunya kejelasan lebih lanjut terkait implementasi perjanjian, termasuk mekanisme tanggapan terhadap ancaman dan kerangka hukum yang mendasarinya.
Penandatanganan resmi traktat dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Setelah itu, pemerintah kedua negara diharapkan akan memetakan program konkret seperti penguatan kapasitas maritim, pertukaran personel pertahanan, serta pengembangan teknologi keamanan siber.
Traktat keamanan ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat kepercayaan, transparansi, dan stabilitas di kawasan — tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan masing-masing negara. mnp
About the Author
