Oleh: Laksamana Sukardi
Pada Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 1992, Bill Clinton mengalahkan petahana George H. W. Bush dengan satu slogan yang kemudian menjadi sangat terkenal: “It’s the economy, stupid!” Kalimat itu bukan sekadar jargon kampanye, melainkan pengingat keras tentang apa yang sesungguhnya paling menentukan nasib sebuah negara: ekonomi.
Saat itu, Bush datang dengan modal politik yang kuat. Ia baru saja memimpin kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Teluk. Secara militer, reputasinya berada di puncak. Amerika tampil sebagai kekuatan global yang dominan. Namun rakyat Amerika tidak memilih berdasarkan kemenangan perang di luar negeri. Mereka memilih berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan di dalam negeri. Bush kalah karena terlalu fokus pada geopolitik, sementara Clinton menang karena memahami bahwa pada akhirnya rakyat lebih peduli pada dapur, pekerjaan, harga-harga, dan masa depan ekonomi mereka.
Pertanyaan pentingnya adalah: apakah Indonesia sungguh memahami pelajaran ini?
Di Indonesia, diskursus pertahanan nasional masih terlalu sering dipersempit pada soal senjata, jet tempur, kapal perang, rudal, dan postur militer. Padahal dalam dunia modern, pertahanan negara tidak lagi semata dimulai dari pangkalan militer. Pertahanan sejati dimulai dari ketahanan ekonomi. Negara yang ekonominya rapuh sesungguhnya sedang berdiri di atas fondasi yang mudah diguncang, betapapun megah simbol-simbol militernya.
Indonesia hari ini hidup dalam realitas global yang sangat terhubung. Arus modal internasional, perdagangan dunia, sistem pembayaran lintas negara, pasokan energi, hingga persepsi pasar terhadap stabilitas nasional telah menjadi bagian dari denyut utama ekonomi kita. Masalahnya, posisi Indonesia di dalam ekosistem ini masih rentan. Ketergantungan terhadap lembaga pemeringkat internasional, ketergantungan pada sistem pembayaran global, keterikatan pada pasar keuangan luar, serta tingginya impor energi menjadikan ruang gerak Indonesia sangat mudah tertekan dari luar.
Dalam situasi seperti ini, musuh tidak harus datang dengan kapal perang atau rudal. Cukup dengan mengguncang kepercayaan terhadap ekonomi nasional, efeknya bisa langsung menjalar ke mana-mana. Ketika muncul ancaman penurunan penilaian terhadap pasar atau peringkat risiko Indonesia, yang bereaksi bukan hanya investor, tetapi juga seluruh simpul stabilitas ekonomi. Tekanan terhadap pasar modal, nilai tukar, biaya utang, dan arus modal dapat muncul hanya karena perubahan persepsi. Inilah bentuk perang modern yang tidak mengeluarkan peluru, tetapi daya rusaknya bisa sangat besar.
Kerapuhan itu juga tampak di sektor energi. Indonesia masih bergantung besar pada impor minyak, sementara jalur distribusinya melewati titik-titik strategis yang sangat rawan gangguan geopolitik. Jika jalur pelayaran utama terganggu, maka efeknya akan langsung terasa pada transportasi, logistik, industri, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, ketahanan energi bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian inti dari pertahanan nasional. Negara yang tidak memiliki cadangan energi memadai sejatinya sedang membiarkan dirinya rentan terhadap guncangan.
Ancaman modern juga datang dari ruang siber. Dalam era digital, serangan tidak selalu terlihat. Infrastruktur kelistrikan, sistem perbankan, jaringan komunikasi, hingga kontrol transportasi dapat menjadi sasaran. Serangan siber yang terkoordinasi dapat melumpuhkan fungsi negara tanpa perlu mengerahkan satu batalion pun. Dalam perang jenis ini, keyboard bisa lebih berbahaya daripada tank, dan peretas yang terampil dapat menciptakan kepanikan nasional hanya dalam hitungan jam.
Namun ancaman terbesar bagi Indonesia sesungguhnya tidak selalu datang dari luar. Banyak di antaranya justru berasal dari dalam negeri sendiri. Korupsi, kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas tata kelola adalah sumber kerentanan yang jauh lebih berbahaya karena bekerja perlahan, diam-diam, dan menggerogoti fondasi negara dari dalam. Ketika ekonomi terguncang, semua kelemahan internal itu bisa sekaligus meledak menjadi krisis sosial dan politik.
Karena itulah, disiplin fiskal seharusnya dipahami sebagai bagian dari garis depan pertahanan negara. APBN bukan hanya instrumen belanja pemerintah, melainkan penyangga stabilitas nasional. Ketika anggaran dikelola secara sembrono, utang membengkak tanpa produktivitas, belanja tidak tepat sasaran, dan penerimaan negara tidak diperkuat, maka negara sedang membuka pintu bagi spiral krisis. Serangan ekonomi dapat memicu krisis fiskal, krisis fiskal dapat berkembang menjadi krisis keuangan, dan krisis keuangan pada akhirnya dapat meledak menjadi krisis sosial yang sulit dikendalikan.
Pada titik tertentu, negara tidak perlu dihancurkan dari luar. Ia bisa runtuh karena menghancurkan dirinya sendiri.
Dalam dunia modern, pertahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya alat utama sistem persenjataan. Pertahanan ditentukan oleh kualitas tata kelola, transparansi, kepastian hukum, kepercayaan pasar, ketahanan energi, serta stabilitas fiskal. Ironisnya, justru faktor-faktor strategis inilah yang kerap diabaikan dalam perdebatan publik kita. Kita terlalu sering terjebak pada politik jangka pendek dan perebutan anggaran, sementara fondasi ekonomi jangka panjang kurang mendapat perhatian yang serius.
Pelajaran besar dari banyak negara menunjukkan hal yang sama: kekuatan ekonomi adalah sumber daya utama bagi kekuatan negara. Negara yang ekonominya kuat memiliki kemampuan membiayai pertahanan, mengembangkan teknologi, menjaga stabilitas sosial, dan membangun kemandirian strategis. Tanpa itu semua, kekuatan militer hanya akan menjadi simbol yang mahal, tetapi rapuh.
Indonesia sesungguhnya memiliki semua syarat dasar untuk menjadi negara besar. Sumber daya ada, pasar ada, posisi geopolitik ada, dan jumlah penduduk produktif juga besar. Namun potensi hanya akan menjadi kenyataan jika negara mampu menata ekonominya dengan disiplin, menjaga anggaran sesuai kapasitas, memperkuat penerimaan, dan tidak terus-menerus menggantungkan masa depan pada utang yang tidak produktif.
Karena itu, bagi Indonesia hari ini, pesan yang paling relevan mungkin memang sesederhana ini: “It’s the economy, stupid.” Bukan sebagai hinaan, melainkan sebagai peringatan keras bahwa tanpa ekonomi yang kuat, semua ambisi geopolitik pada akhirnya hanya akan berdiri di atas pondasi yang rapuh.
About the Author
