Kamrussamad Soroti Tiga Menteri Keuangan Era Prabowo dan Arah Kebijakan Fiskal Indonesia

JAKARTA, Harianposmetro.com– Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali melakukan penyegaran posisi Menteri Keuangan sejak awal pemerintahannya. Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025. Selanjutnya, pada 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara.

Wakil Ketua Umum KADIN INDONESIA Bidang Fiskal Moneter, Kamrussamad, menilai pergantian tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan kebijakan fiskal di bawah tiga Menteri Keuangan pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kamrussamad, masing-masing figur membawa pendekatan, kebijakan, serta kontribusi berbeda dalam mendukung target perekonomian nasional.

“Ketiganya memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi tantangan global,” ujar Kamrussamad, melalui keterangan persnya.

Kamrussamad menambahkan, penyegaran posisi Menteri Keuangan juga perlu dimaknai sebagai upaya memastikan kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tiga Menteri Keuangan, Tiga Pendekatan Kebijakan Fiskal
Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi.

Sri Mulyani dikenal dengan penekanan pada kehati-hatian untuk menjaga fondasi fiskal. Purbaya membawa pendekatan yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara Suahasil memasuki posisi Menteri Keuangan dengan pengalaman panjang sebagai teknokrat dan perumus kebijakan fiskal.

“Ketiga pendekatan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengelolaan fiskal Indonesia di tengah tuntutan menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” papar Kamrussamad.

Kamrussamad kembali menyoroti sosok Sri Mulyani yang dikenal fokus menjaga fondasi fiskal. Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025 atau selama 10 bulan 18 hari.

“Pada periode tersebut, Sri Mulyani meletakkan fondasi bagi kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Sejumlah agenda yang dikawal antara lain menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyiapkan kerangka APBN 2025, serta mengawal penganggaran program prioritas pemerintah. Sri Mulyani juga melanjutkan reformasi perpajakan dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal serta moneter,”ujar Kamrussamad.

“Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tetap terjaga di kisaran 5 persen. Sejumlah program prioritas pemerintah juga mulai dikawal, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis,”lanjutnya.

Selain itu, berbagai program stimulus ekonomi diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun atau turun 7,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen secara yoy.

Dengan realisasi tersebut, APBN mencatat defisit Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya Yudhi Sadewa Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Era Sri Mulyani kemudian berlanjut dengan kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026 atau selama 12 bulan 6 hari.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Purbaya tampil dengan penekanan lebih agresif terhadap agenda pertumbuhan ekonomi.

“Kebijakan fiskal diarahkan untuk memastikan roda perekonomian terus bergerak, kredit mengalir ke sektor produktif, investasi tumbuh, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu terobosan yang menonjol adalah kebijakan memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” papar Kamrussamad, lagi.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menurunkan biaya dana, menggerakkan konsumsi dan investasi, serta mempercepat aktivitas sektor riil.

“Pada masa kepemimpinan Purbaya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja relatif kuat. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026 yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen,” urainya.

APBN Jadi Shock Absorber di Tengah Gejolak Global
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Purbaya juga berupaya menggunakan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ketika harga minyak dunia meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026.

Ketika sejumlah negara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

“Berdasarkan realisasi APBN per Juli 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.734,0 triliun atau naik 21,3 persen secara yoy. Sementara belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun atau naik 18,2 persen secara yoy. Dengan demikian, APBN mencatat defisit Rp235,6 triliun atau setara 0,91 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Suahasil Nazara Hadapi Tantangan Menjaga Keseimbangan Fiskal
Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Ia bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan.

Suahasil mengawali kiprahnya di Kementerian Keuangan pada 2009 sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal. Pada 2016, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya, sejak 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Kamrussamad menilai pengalaman panjang Suahasil sebagai teknokrat, perumus kebijakan fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan menjadi bekal penting saat memasuki posisi Menteri Keuangan.

“Karakter kepemimpinan yang relatif tenang, berbasis kajian, dan institusional dapat menjadi modal untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Namun, pergantian Menteri Keuangan juga menghadirkan kebutuhan terhadap kepastian bagi pasar dan pelaku ekonomi,” kata Kamrussamad.

Kendati begitu, kata Kamrussamad, tantangan Suahasil adalah menjembatani dua kebutuhan, yakni menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan anggaran tetap berfungsi sebagai mesin pembangunan.

“Perbedaan pendekatan antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak harus dipandang sebagai pertentangan. Namun ketiganya merepresentasikan penekanan berbeda dalam satu ekosistem kebijakan fiskal. Sri Mulyani menekankan pentingnya membangun dan menjaga fondasi fiskal. Purbaya menyoroti urgensi menggerakkan perekonomian.

Sementara itu, Suahasil berpeluang menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui keseimbangan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Kamrussamad.

Suahasil Dituntut Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Dalam konteks target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, kebijakan fiskal Suahasil Nazara perlu dirancang secara terukur untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kredibilitas APBN.

Untuk mencapai target tersebut, Suahasil menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan keberanian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya mengandalkan stimulus dan ekspansi belanja pemerintah. Pertumbuhan perlu dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka defisit, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat tanpa mengurangi ruang fiskal bagi generasi mendatang.

“Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat tanpa mengurangi ruang fiskal bagi generasi mendatang,” pungkas Kamrussamad.