JAKARTA, HARIAN POSMETRO.com | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).
Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang beras di wilayah DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025). Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan beras di pasar sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh pelaku usaha.
Pada kick off pakan murah, acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.
Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.
“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.
Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.
“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.
Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau.
“Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.
“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.
Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau.
Polda Metro Jaya Sidak Gudang Beras, Pastikan Produsen Tidak Melakukan Penimbunan
Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang beras di wilayah DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025). Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan beras di pasar sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh pelaku usaha.
Kasubdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP M. Ardila Amry, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak tegas jika menemukan indikasi penimbunan. “Kami bersama Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan melakukan pengecekan stok di sejumlah gudang, untuk menghindari adanya kelangkaan beras di Pasar, dan Jika ditemukan indikasi penimbunan setelah kita lakukan pengecekkan ini, akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.!
Dalam sidak di gudang PT Belitang Panen Raya, tim satgas menemukan stok beras sejumlah 5.956 ton yang diproduksi pada Agustus ini. Ardila meminta stok tersebut segera didistribusikan agar tidak menghambat pasokan di pasar. “Kami menghimbau agar pelaku usaha mendistribusikan beras maksimal dua hari setelah masuk gudang, sehingga pasokan di pasar tetap terjaga, dan kelangkaan terhadap bahan pokok beras dapat dihindari,” jelasnya.
Selain memeriksa jumlah stok, tim satgas juga memastikan kualitas beras yang disimpan. Berdasarkan hasil pengecekan, beras di gudang tersebut merupakan beras berkualitas premium dengan harga jual ke distributor Rp14.500–Rp14.600 per kilogram, masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram. “Pengecekan mutu tetap kami lakukan agar masyarakat menerima beras sesuai kualitas dan label kemasan,” tambah Ardila.
Ardila menyebut sidak ini dilakukan serentak di beberapa lokasi lain di DKI Jakarta beserta Satgas per wilayah yang dibagi di berbagai titik. Tujuannya, memastikan ketersediaan beras tetap aman, harga jual yang terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan mengantisipasi kelangkaan di pasar.
Polda Metro Jaya mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi aturan distribusi dan tidak menahan stok beras dalam waktu lama. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian atau Dinas Perdagangan jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan beras di atas HET. Dengan sinergi bersama, pasokan dan harga beras dapat tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat.[Redaksi.hpm]
About the Author
