Yogyakarta, 22 September 2025 – Menjaga demokrasi dan mencintai Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi hanya akan tumbuh subur apabila warga negara berkomitmen pada nilai partisipasi, keadilan, dan transparansi.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Umar Ma’ruf, dalam sebuah diskusi publik yang digelar di salah satu kafe kawasan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (22/9).
Menurutnya, cinta kepada Indonesia tidak cukup berhenti pada seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dengan keberanian merawat demokrasi agar tetap sehat, inklusif, dan bermartabat. “Demokrasi bukan sekadar instrumen politik, tetapi warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi. Dengan kesadaran kritis, keberanian moral, dan komitmen bersama, Indonesia akan berkembang sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Umar juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah melakukan reformasi sektor hukum dan keamanan. Namun ia menegaskan, proses reformasi harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Ketika rakyat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi, ketika kritik dianggap ancaman, maka demokrasi kita tengah dalam bahaya. Saya mendukung reformasi hukum, tapi dengan catatan semua proses harus transparan, inklusif, dan berbasis kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menanggapi maraknya aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, Umar menilai hal tersebut sebagai kerugian bersama. Ke depan, pihaknya bersama aktivis mahasiswa mengajukan sejumlah rekomendasi untuk meminimalisasi kejadian serupa, antara lain:
- Penguatan Pendidikan Politik Berbasis Literasi Publik
Negara bersama masyarakat sipil perlu menginisiasi civic education agar masyarakat lebih kritis, partisipatif, dan melek politik. - Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui penerapan prinsip good governance, keterbukaan informasi publik, serta mekanisme public hearing dan citizen charter dalam setiap kebijakan. - Reformasi Lembaga Demokrasi
Penguatan independensi lembaga pemilu dan penegak hukum, serta evaluasi regulasi agar fungsi checks and balances berjalan optimal. - Institutionalized Public Dialogue
Mendorong forum formal maupun informal sebagai ruang deliberatif bagi masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan strategis nasional. - Pemberantasan Politik Transaksional
Penegakan hukum berkeadilan serta penguatan lembaga hukum untuk menindak praktik politik uang, korupsi elektoral, dan distorsi demokrasi lainnya. - Empati Pemerintah
Pejabat publik dituntut lebih peka dan memiliki kepedulian terhadap kesulitan rakyat.
Sebagai penutup, Umar Ma’ruf mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk terus mencintai negeri dengan cara elegan dan beradab. “Aspirasi harus tersalurkan dengan baik tanpa ada jurang pemisah. Dengan begitu, kita bisa mencegah kerusuhan dan membangun demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
About the Author
