Harianposmetro.com
Jakarta, 4 November 2024 — Pemerintah Indonesia terus mematangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui tahap harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di Kementerian Hukum dan HAM, yang kini telah mendapat persetujuan presiden. Kebijakan ini menjadi landasan bagi target Net Zero Emission (NZE) 2060, sebagaimana yang ditetapkan dalam visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, revisi target bauran energi terbarukan (EBT) dalam RPP KEN memicu tanggapan kritis. Target EBT 2025 yang sebelumnya diharapkan mencapai 23 persen kini diturunkan menjadi 17-19 persen, sementara proyeksi untuk 2060 dipatok antara 70-72 persen. Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi di Institute for Essential Services Reform (IESR), menganggap bahwa kebijakan ini belum mencukupi untuk mencapai komitmen NZE, apalagi jika ketergantungan pada energi fosil diperkirakan masih sekitar 28-30 persen di 2060. Menurutnya, dukungan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) yang optimal sangat diperlukan, terutama pada sektor pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
Di sisi lain, lonjakan investasi global pada transisi energi, yang meningkat 17 persen dengan nilai mencapai USD 1,8 triliun, menciptakan peluang besar bagi Indonesia. Deon menyarankan agar momentum ini dimanfaatkan untuk menarik investasi dalam sektor energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan kendaraan listrik.
Pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa transisi menuju NZE akan membantu Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah (middle-income trap), sekaligus memperkuat potensi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi DEN, juga menegaskan bahwa RPP KEN merupakan bagian dari komitmen global Indonesia dalam mengatasi krisis iklim, terutama melalui pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara, dengan target mencapai puncak emisi pada 2035.
Dialog transisi energi ini dihadiri oleh puluhan pakar internasional dan diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk mendorong transisi energi yang adil dalam lima tahun ke depan.
Tentang IESR
Institute for Essential Services Reform (IESR) merupakan organisasi think tank yang aktif mempromosikan kebijakan energi berkelanjutan di Indonesia. Organisasi ini fokus pada penelitian, advokasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
