
Harianposmetro.com
Jakarta, 4 November 2024 – Mewujudkan transisi energi yang berkeadilan menjadi kunci dalam upaya Indonesia untuk mencapai net zero emisi pada 2060 atau lebih awal. Komitmen ini juga didorong oleh target untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan menggandakan efisiensi energi pada 2030, sesuai kesepakatan dalam COP-28 untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.
Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Prof. Bambang Brodjonegoro, menekankan bahwa transisi ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang adil dan inklusif. “Transisi energi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga harus mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas,” ujarnya dalam Dialog Transisi Energi Indonesia (IETD) 2024 yang diadakan bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
Menurut Bambang, agar transisi energi bisa berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian, dibutuhkan kebijakan yang mendukung serta investasi pada infrastruktur dan teknologi. Dengan demikian, transisi ini bisa menjamin keberlanjutan ekonomi tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, menggarisbawahi dukungan Inggris terhadap Indonesia dalam proses ini. “Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan transisi energinya. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), kami dan International Partners Group (IPG) berkomitmen mendukung dekarbonisasi sektor energi Indonesia,” jelas Dominic. Inggris sendiri telah menghentikan semua operasional pembangkit listrik tenaga batu bara dan menyatakan investasi sebesar USD 800 juta dalam kemitraan ini, dengan potensi tambahan hingga USD 6 miliar.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat dan komitmen lintas sektor sangat diperlukan untuk mendorong transisi energi yang sukses. Ia menyoroti pentingnya peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi, serta penghapusan hambatan investasi sebagai langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut. “Dengan komitmen yang kuat, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dan memperkuat industri manufaktur teknologi energi bersih dalam negeri,” kata Fabby, merujuk pada target pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan pentingnya investasi di sektor energi terbarukan. Menurut RUPTL 2021-2030, Indonesia memiliki potensi investasi hingga USD 15,9 miliar di sektor ini. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024.
Acara IETD 2024 yang mengusung tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata” berlangsung pada 4-6 November, menghadirkan 50 pembicara nasional dan internasional dalam 11 sesi diskusi.